BOGOTA – Presiden Kolombia Gustavo Petro kesulitan mendapatkan gajinya setelah terkena sanksi Amerika Serikat (AS). Kondisi itu diungkap pengacaranya, Daniel Kovalik.
Presiden Petro, istrinya, salah satu putranya, dan menteri dalam negerinya baru-baru ini dimasukkan ke dalam daftar hitam Departemen Keuangan AS oleh Presiden Donald Trump. Mereka dijatuhi sanksi atas tuduhan bahwa Petro gagal memerangi perdagangan narkoba.
Sanksi tersebut membekukan aset mereka di Amerika Serikat dan melarang mereka berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS.
“Kartu kredit dan rekening bank mereka telah dibekukan,” kata Kovalik kepada AFP. “Bahkan mendapatkan gaji sebagai pejabat publik pun kini sulit,” ujarnya, yang dilansir Jumat (31/10/2025).
Sebuah perusahaan bahan bakar yang berafiliasi dengan AS juga menolak mengisi bahan bakar pesawat kepresidenan di Spanyol, imbuh Kovalik.
Gaji bulanan Petro tidak dipublikasikan. Kovál berpendapat negosiasi dapat menyelesaikan masalah ini.
“Anda mengajukan kasus dan sering kali akan diselesaikan melalui negosiasi atau diplomasi,” katanya. “Itu akan diselesaikan melalui perantara. Kami sedang mengupayakannya,” imbuh dia.
Kovál berencana untuk menggugat sanksi tersebut di pengadilan AS dan di hadapan Departemen Keuangan.
“Apa pun caranya, prosesnya akan sangat panjang dan berlarut-larut,” ujar Kovalik.
“Pengadilan Kolombia, mungkin badan internasional, bisa menanganinya, tetapi, jujur saja: AS tidak bertanggung jawab kepada siapa pun,” paparnya.
Kovalik bersikeras bahwa Petro tidak bersalah. “Saya pikir kebenaranlah yang akan membebaskan kita,” katanya.
“Saya sudah mengenal Petro selama 20 tahun, dan yang saya tahu adalah dia telah memerangi kartel narkoba sepanjang karier politiknya,” terangnya.
Dia yakin Petro dihukum Trump karena menentang kebijakan luar negeri AS.
“Saya pikir (Trump) mencoba menyerang siapa pun yang menentang tujuan kebijakan luar negeri AS,” kata Kovalik.
“Dan dia sedang dihukum. Ini pesan untuk semua pemimpin: Anda harus bersekutu, (atau) Anda akan dihukum,” lanjut dia.
Kovalik memperingatkan bahwa perusahaan atau pemerintah mana pun yang bekerja sama dengan Petro juga dapat menghadapi sanksi.
Pengacara tersebut mengatakan dia bertemu Petro pada tahun 2000-an, di salah satu periode paling berdarah dalam konflik Kolombia, ketika keduanya mengecam hubungan antara tentara dan kelompok paramiliter. “Itulah yang menyatukan kami,” ujarnya.
